SOSIALISASI/PELATIHAN PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LATAR BELAKANG PERUBAHAN

1.         Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud;

2.         Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal dalam APBN/APBD (bottleneck);

3.         Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri;

4.         Masih adanya multi tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres 80/2003;

5.         Perlunya memperkenalkan aturan, sistem, metode dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor governance serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;

6.         Perlunya mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam system Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ARAH PERUBAHAN

1.         Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/PBD (debottlenecking). Aturan yang dibuat a.l.: dilengkapi Tata Cara Pengadaan dan Standard Bidding Document; lelang/seleksi sederhana s.d. Rp200 jt; Pengadaan Langsung; persyaratan pelelangan dipermudah; kontrak payung; ULP (Unit Layanan Pengadaan); dsb.

2.         Memperkenalkan aturan, sistem, metode, dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance. Aturan yang dibuat a.l .: menghapuskan metode pemilihan langsung (menjadi pelelangan sederhana), mendorong pelaksanaan e-announcement, e - procurement, e-catalogue, dsb.

3.         Memperjelas konsep swakelola. Aturan yang dibuat a.l.: penambahan pekerjaan yang dapat diswakelolakan, mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk swakelola.

4.         Klarifikasi Aturan

Contoh: jenis-jenis pengadaan; besaran uang muka; kelengkapan data administrasi; penggunaan metode evaluasi; kondisi kahar (force majeur); penyesuaian harga (price adjustment); dsb.

5.         Mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif, serta kemandirian industry.  Aturan yang dibuat a.l.: swakelola dan metode sayembara/kontes untuk mendorong inovasi dan ekonomi kreatif serta mengharuskan Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri oleh Industri strategis DN, dsb.

6.         Memperkenalkan sistem Reward & Punishment yang lebih adil Aturan yang dibuat a.l.: mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP); memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogyanya masuk dalam kasus pengadaan; dsb.

PERBEDAAN POKOK (DGN KEPPRES 80/2003):

1.         Ruang Lingkup-Pendanaan dengan PHLN

• Prinsip: Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harus mengikuti Perpres ini. 
• Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

  2.         Jenis Pengadaan:

•   Barang
•  Pekerjaan Konstruksi 
• Jasa Konsultansi (badan usaha-perseorangan) 
• Jasa Lainnya

3. Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP):

•   Prinsip: dari organisasi ad hoc ke permanen dan profesional;
• Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014;
•  Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya
• ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif yg layak.

 4. Keharusan melaksanakan E-Procurement:

• E-Proc = lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia;
• Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id);
•  Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc sebelum 2012;
•  E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;
• LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis).

5. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA:

• PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;
• PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan (pelaksanaan kontrak);
• ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender.

 6. Tetap berpihak pada usaha kecil:

• Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari Rp1m ke Rp2,5m;
• Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt. KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan;
• NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun.

 7. Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan:

•  Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek. Konst/Jasa Lainnya s.d. Rp100jt dan untuk Jasa Konsultansi s.d. Rp50jt;
• Pelelangan/seleksi sederhana s.d. Rp200jt;
• Metode evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks;
• Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan ≤ Rp10m (barang tertentu)
• Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
• Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran;
• Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perseorangan.

8. Ada ketentuan khusus Metode Sayembara/Kontes:

• Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan).  Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;
• Tata caranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan;
• ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten di bidangnya (Tim Juri).

 9. Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat:

• Ketentuan ttg bencana diperlonggar (alam, non-alam: Lapindo..., sosial: kerusuhan...), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;
• Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

10. Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus:

• Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;
•  Penyediaan mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah/GSO (Government Sales Operation) dapat ditunjuk langsung;
•  Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung.

 11. Pengadaan secara Swakelola

• Prinsip: pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola...
• Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk pelaksanaan swakelola, contoh: Honor Profesor...

 12. Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri:

• Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri;
• Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN;
• Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN;
• Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri;
• Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler.

 13. Pengadaan di Luar Negeri:

• Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat mungkin menggunakan Perpres ini, dalam hal tidak applicable dapat mengikuti aturan negara setempat;
• Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu.

 14. Perbedaan-Perbedaan Lainnya:

• Kontrak Payung => jangka pjg (lelang hanya 1x);
• Keikutsertaan perusahaan asing;
• Sanggah dan Sanggah Banding;
• Konsep Ramah Lingkungan;
• Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
• dsb...

MATRIX PERBEDAAN PERPRES 54 TH. 2010 DNG KEPPRES 80 THN. 2003 DAPAT DOWNLOAD DISINI...